LKBH UNTAG 1945 BANYUWANGI: STRUKTUR PENGURUS LKBH UNTAG 1945 BANYUWANGI

LKBH UNTAG 1945 BANYUWANGI

INTERNAL
Struktur Pengurus periode Februari 2017 - 2021

PENGURUS
Ketua	: SALEH, S.H.
Sekretaris	: TEGUH DWI PRASETYO
PENGURUS HARIAN
Divisi Paralegal, SDM dan Organisasi	: S. ARIS HARI UTOMO, S.H.
Divisi Advokasi dan Penanganan	: ROHMAN HADI PURNOMO, S.H.
Divisi Umum dan Kerumahtanggaan	: L. EKO PURWANTO, S.T.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus dan Pengurus Harian ;

Pengurus terdiri dari :

Ketua

Ketua adalah pengurus yang bertanggung jawab penuh terhadap semua kerja-kerja LKBH Untag 1945 Banyuwangi dalam periode kepengurusannya.

Sekretaris

Sekretaris adalah pengurus yang bertanggung jawab membantu ketua dalam hal administrasi dan manajemen internal dalam periode kepengurusannya.

Pengurus Harian terdiri dari :

Divisi Paralegal, SDM dan Organisasi

Adalah divisi yang bertanggung jawab penuh terhadap manajemen organisasi LKBH Untag 1945 Banyuwangi. Termasuk komunikasi struktural pengurus dengan Paralegal serta Advokat.

Divisi Paralegal, SDM dan Organisasi :

Kepala : Terdiri satu orang yang bertanggung jawab langsung ke ketua melalui mekanisme rapat internal.
Staf Divisi Paralegal, SDM, dan Organisasi terdiri dari beberapa orang yang menerima intruksi langsung dari kepala divisi.

Kepala divisi Paralegal, SDM dan Organisasi bertanggung jawab langsung ke ketua melalui mekanisme rapat internal.

Kepala Divisi & Staf Divisi bertanggung jawab membuat laporan tertulis perdua minggu dan per bulan, per triwulan melalui mekanisme rapat internal.

Divisi Advokasi dan Penanganan

Divisi Advokasi adalah Divisi yang bertanggung jawab terhadap setiap laporan/pengaduan yang masuk secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan SOP LKBH Untag 1945 Banyuwangi.

Laporan dan pengaduan yang masuk disampaikan ke dalam forum rapat internal untuk merumuskan metode pendampingannya.

Unsur-unsur Divisi Advokasi :

Kepala : Terdiri satu orang yang bertanggung jawab langsung ke ketua melalui mekanisme rapat internal.
Staf Divisi advokasi dan Penanganan terdiri dari beberapa orang yang menerima intruksi langsung dari kepala divisi.

Kepala Divisi Advokasi dan Penanganan bertanggung jawab membuat laporan tertulis perdua minggu dan perbulan, pertriwulan melalui mekanisme rapat internal dan Dokumen-dokumen pendampingan diberikan langsung kepada koordinator advokasi.

Divisi Umum dan Kerumahtanggaan

Divisi umum adalah divisi yang mengelola administratif masuk dan keluar berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh pengurus LKBH Untag 1945 Banyuwangi.

Divisi umum dan kerumahtanggaan :

Kepala : Terdiri satu orang yang bertanggung jawab langsung ke ketua melalui mekanisme rapat internal.
Staf Divisi Umum dan Kerumahtanggaan terdiri dari beberapa orang yang menerima intruksi langsung dari kepala divisi.

Divisi umum dan kerumahtanggaan bertanggungjawab kepada ketua melalui mekanisme rapat internal.

Kepala Divisi & Staf Divisi bertanggung jawab membuat laporan tertulis per dua minggu dan perbulan, per triwulan melalui mekanisme rapat internal.

Staf Magang

Relawan dan staf magang adalah individu-individu, yang direkomendasikan oleh staf dan ketua. Yang ditempatkan oleh ketua dimasing-masing divisi dengan mempertimbangkan kinerja-kinerja dalam membantu kerja-kerja LKBH Untag 1945 Banyuwangi.

PENANGANAN KASUS

Selama jangka waktu bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2017, kasus yang masuk dilaporkan kepada LKBH UNTAG 1945 Banyuwangi ada beberapa jenis dan spesifikasi kasus, litigasi dan non litigasi. Kasus Litigasi adalah kasus yang diproses melalui Peradilan, Kasus Non Litigasi adalah kasus yang melalui proses Mediasi kedua belah pihak maupun tripartit (melibatkan lembaga atau instansi sebagai mediator)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, LKBH UNTAG 1945 Banyuwangi telah melakukan kegiatan Sosialisasi terkait kebijakan Peraturan Pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kegiatan masyarakat sebagai penunjang pemahaman dan pengertian masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang melek hukum.

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN JARINGAN

Melakukan pendampingan kepada perorangan atau kelompok masyarakat dan lembaga atau instansi terkait pembuatan, penyusunan dan pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga ada sinkronisasi proses taat dan tertib hukum dan konstitusi.

PROFIL PENGURUS

PENGURUS